Sekilas Jatim – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati kerja sama dalam mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur umum untuk menunjang Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kesepakatan ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian antara Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertujuan untuk bersinergi dalam memperluas cakupan program tersebut. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan sejumlah BUMN Karya guna mendukung penyediaan peralatan dapur serta fasilitas pendukung lainnya.
Sebagai bagian dari upaya ini, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga turut menandatangani perjanjian kerja sama dengan BUMN Karya. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam acara penandatanganan kesepakatan yang berlangsung di Pendopo Kementerian PU, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa sinergi antar lembaga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Program MBG. Program ini termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fokus utama dari program ini adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, yang merupakan bagian dari Asta Cita/Prioritas Nasional 4.
Kementerian PU menyadari bahwa infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor utama dalam kesuksesan program ini. Oleh karena itu, aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah akan disediakan untuk pembangunan dapur SPPG. Pendanaan proyek ini akan menggunakan skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN Karya.
Fasilitas yang akan dibangun meliputi bangunan dapur, ruang serbaguna, area parkir, akses jalan, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Pada tahap awal, pembangunan dapur dan fasilitas pendukungnya akan dilakukan di tiga lokasi, yaitu TK Putra II Kebumen di Jawa Tengah, TK Putra III Banjar di Jawa Barat, dan TK Putra II Pasir Putih di Jambi. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya berhenti di tiga lokasi tersebut, melainkan dapat diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia. Keberadaan dapur SPPG ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anak-anak yang menjadi sasaran utama program, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
Arahan Presiden menekankan bahwa kemajuan ekonomi nasional harus didukung oleh pertumbuhan yang dimulai dari desa. Oleh karena itu, kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar pembangunan dapur SPPG dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang tersedia. Pada tahun ini, sebanyak 1.542 SPPG akan dibangun dengan prioritas utama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dapur SPPG nantinya akan berfungsi sebagai dapur umum yang bertugas untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pembangunan dapur ini akan dilakukan secara permanen di atas lahan milik Kementerian PU dengan luas sekitar 900 meter kubik. Dari luas tersebut, sekitar 300 meter kubik akan digunakan untuk bangunan dapur, sementara sisanya diperuntukkan bagi area parkir kendaraan distribusi. Seluruh desain dan ukuran dapur akan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh BGN.
Saat ini, Kementerian PU memiliki 51 lahan yang digunakan sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Putra. Dari jumlah tersebut, telah dilakukan survei dan dipilih sembilan lokasi yang memenuhi kriteria untuk pembangunan dapur SPPG. Lokasi-lokasi tersebut tersebar di Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Dari sembilan lokasi tersebut, tiga wilayah telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan tahap awal, yaitu Kebumen, Kota Banjar, dan Kota Jambi.
Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kedekatannya dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, aksesibilitas ke jalan utama, serta banyaknya sekolah yang berada dalam radius enam kilometer dari dapur SPPG.
Pendanaan pembangunan dapur SPPG dilakukan melalui skema CSR oleh tiga BUMN Karya, yaitu PT Adhi Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Biaya pembangunan satu unit dapur SPPG diperkirakan mencapai Rp4,5 miliar, yang mencakup pembangunan bangunan dapur, tempat parkir, akses masuk, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, serta kendaraan distribusi.
Setelah perjanjian kerja sama ditandatangani dan seluruh proses perizinan diselesaikan, pembangunan dapur SPPG akan segera dimulai. Kementerian PU memperkirakan bahwa proses konstruksi akan berlangsung selama empat bulan. Dengan demikian, dapur SPPG dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan berbagai pihak terkait, program ini diharapkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
