Sumber: kompas.com
Sekilas Jatim – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi, dalam pertemuan diplomatik terkait Myanmar di Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang diadakan di Davos-Klosters, Swiss, pada Rabu (22/1), menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong dialog guna mencapai solusi yang dapat mengatasi krisis politik yang terjadi di Myanmar. Krisis yang telah berlangsung sejak kudeta militer di Myanmar pada 2021 ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan politik, tetapi juga telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat memprihatinkan.
Menurut pernyataan tertulis dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Menlu Retno mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh konflik internal Myanmar. Konflik tersebut telah berkembang menjadi ancaman yang lebih besar, yang tidak hanya berdampak pada stabilitas politik negara itu, tetapi juga mempengaruhi sektor-sektor lain yang penting, termasuk keamanan kawasan. Salah satu dampak yang diungkapkan adalah merebaknya kejahatan lintas negara dan meningkatnya produksi opium di Myanmar, yang semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di negara tersebut.
Indonesia, yang sejak awal mendukung proses dialog di Myanmar, terus mengajak negara-negara dan mitra internasional untuk berkolaborasi dalam mendorong tercapainya dialog nasional yang inklusif di Myanmar. Menlu Retno menekankan bahwa dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar merupakan prioritas utama, karena hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam mewujudkan perdamaian yang langgeng dan stabilitas kawasan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Menlu RI menegaskan pentingnya implementasi konkret dari Konsensus Lima Poin (5PC) yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN. Konsensus ini berfokus pada langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar dan mengembalikan situasi ke jalur perdamaian. Indonesia juga turut mengajak para mitra internasional untuk mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan oleh rakyat Myanmar. Bantuan tersebut dapat disalurkan melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan ASEAN, yaitu AHA Center, yang berperan dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya dalam situasi bencana atau krisis.
Selain itu, Menlu Retno juga menyoroti masalah pengungsi Rohingya, yang telah menjadi salah satu isu utama dalam krisis Myanmar. Menurut Kemlu RI, penyelesaian masalah pengungsi Rohingya menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan krisis yang lebih besar di Myanmar. Indonesia mengingatkan bahwa tanpa ada penyelesaian yang tepat terhadap pengungsi Rohingya, masalah ini akan terus menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam proses perdamaian Myanmar.
Pada kesempatan yang sama, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai organisasi internasional, termasuk Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, Julie Bishop. Para peserta dialog ini memberikan apresiasi terhadap inisiatif Indonesia yang terus mendukung upaya internasional untuk mencari solusi diplomatik dalam mengakhiri krisis Myanmar. Mereka juga berharap agar peran Indonesia dalam upaya penyelesaian krisis ini dapat terus dilanjutkan, dengan keterlibatan aktif negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara mitra lainnya.
Pertemuan diplomasi terkait Myanmar di Forum Ekonomi Dunia 2025 ini menjadi ajang penting untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat diambil oleh komunitas internasional untuk menghentikan krisis yang terus berlangsung di Myanmar. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis di kawasan, Indonesia berperan sebagai jembatan untuk mendorong dialog yang konstruktif dan mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar yang terdampak.
