Sumber: antaranews.com
Sekilas Jatim – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan produk pinjaman atau kredit khusus bagi pekerja migran Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana, menyampaikan bahwa OJK mendukung sepenuhnya inisiatif tersebut guna memastikan akses keuangan bagi pekerja migran semakin mudah.
Dian menjelaskan bahwa saat ini, telah ada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus yang disalurkan kepada pekerja migran Indonesia, yang dikenal dengan sebutan KUR PMI. Meskipun demikian, Dian menegaskan bahwa produk pinjaman yang akan disiapkan oleh pemerintah kali ini akan berbeda dengan KUR PMI. Pinjaman yang sedang dirancang oleh pemerintah akan lebih difokuskan pada simpan pinjam, yang bertujuan untuk memudahkan pekerja migran dalam mengelola dana mereka.
Menurut penjelasan Dian, KUR PMI merupakan pembiayaan yang diberikan khusus kepada calon pekerja migran Indonesia atau calon pekerja magang yang akan bekerja di luar negeri. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya penempatan ke negara tujuan. Data yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) menunjukkan bahwa realisasi KUR PMI per 31 Oktober 2024 telah mencapai Rp33,45 miliar yang disalurkan kepada 1.330 debitur.
Salah satu bank yang terlibat dalam penyaluran KUR untuk pekerja migran adalah Bank Negara Indonesia (BNI). Sejak tahun 2015 hingga akhir 2024, BNI telah menyalurkan KUR PMI sebesar Rp900 miliar dengan lebih dari 48 ribu debitur yang menerima manfaatnya. Sepanjang tahun 2024, BNI tercatat telah menyalurkan KUR PMI sebesar Rp25 miliar kepada lebih dari 900 debitur. Bunga yang dikenakan pada KUR ini adalah sebesar 6 persen per tahun, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, mengungkapkan bahwa pekerja migran Indonesia di Taiwan menjadi kontributor terbesar dalam penyaluran KUR PMI ini, diikuti oleh pekerja migran di Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Penyaluran KUR oleh BNI dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pemerintah dan analisis perbankan yang hati-hati.
Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan program pendanaan baru yang bertujuan untuk memberikan akses keuangan lebih luas kepada berbagai kelompok, termasuk pekerja migran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada 3 Januari 2025, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyediakan program simpan pinjam atau kredit murah yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk pekerja migran. Program ini diharapkan dapat membantu pekerja migran dalam memperoleh dana untuk pelatihan, tiket keberangkatan, dan kebutuhan administrasi lainnya.
Muhaimin menambahkan bahwa pendanaan ini akan menjadi tambahan bagi program permodalan yang telah ada, seperti pinjaman KUR dan bantuan dari BUMN PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program pendanaan dengan bunga rendah ini juga akan segera ditindaklanjuti bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan implementasinya.
Melalui program-program ini, diharapkan para pekerja migran Indonesia dapat lebih mudah mengakses dana yang mereka butuhkan, sehingga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Pendanaan yang terjangkau ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja migran dan keluarganya.
