Sumber: antaranews.com
Sekilas Jatim – Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal senilai Rp3,7 triliun. Keberhasilan ini merupakan hasil dari operasi terpadu yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kemenkopolkam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Bakamla, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, serta kementerian terkait seperti Kemendag, KKP, Kemenperin, dan Badan Karantina Indonesia. Operasi ini juga mendapat dukungan aktif dari masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama yang solid antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan memberikan kontribusi besar dalam menggagalkan berbagai upaya penyelundupan.
Budi Gunawan juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan. Ia menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi akan tetap diperkuat agar tidak ada celah bagi masuknya barang-barang ilegal yang dapat merusak industri dalam negeri.
Barang-barang ilegal yang berhasil disita dalam operasi ini sangat beragam, mulai dari rokok tanpa cukai, barang elektronik, kosmetik ilegal, benih lobster, minuman keras, hingga komoditas lainnya. Operasi terpadu ini tidak hanya berhasil menyita barang-barang tersebut, tetapi juga mengungkap jaringan penyelundupan berskala besar yang melibatkan sindikat internasional. Sebanyak 552 orang yang terlibat dalam jaringan penyelundupan tersebut telah diamankan dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut.
Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam upaya memberantas penyelundupan lintas batas. Salah satu langkah yang akan diambil adalah meningkatkan kapasitas teknologi pemantauan, terutama di area perbatasan dan pelabuhan. Dengan teknologi yang lebih canggih, pengawasan terhadap jalur masuk barang ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyelundupan dengan cara tidak membeli barang-barang ilegal. Barang-barang tersebut tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.
Budi Gunawan menyebutkan bahwa sinergi antarinstansi, penerapan teknologi modern, dan partisipasi masyarakat akan menjadi elemen kunci dalam mencegah penyelundupan. Ia optimistis bahwa langkah-langkah ini dapat mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam upaya pemberantasan penyelundupan ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pengamanan barang-barang ilegal tetapi juga pada upaya pencegahan di tingkat akar. Hal ini dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari barang-barang ilegal, baik dari segi kesehatan maupun perekonomian.
Keberhasilan menggagalkan penyelundupan barang senilai Rp3,7 triliun ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara. Dengan adanya langkah-langkah preventif dan responsif yang terus diperkuat, pemerintah berharap angka penyelundupan akan terus menurun di masa mendatang.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antarinstansi dan masyarakat dapat menciptakan dampak besar dalam memberantas penyelundupan. Pemerintah juga berharap agar upaya ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung perekonomian yang sehat dan berkelanjutan.
