Sumber: antaranews.com
Sekilas Jatim – Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengingatkan bahwa distributor minyak goreng rakyat atau MinyaKita yang tidak mematuhi peraturan akan dikenakan sanksi yang cukup berat. Menurutnya, sanksi administratif dapat dikenakan, bahkan bisa berlanjut hingga hukuman penjara selama lima tahun bagi mereka yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Budi menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan teguran awal kepada distributor yang terbukti melanggar aturan. Namun, jika mereka tidak segera memperbaiki tindakannya, maka sanksi lebih tegas akan dijatuhkan. Sanksi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang memberikan hukuman pidana berupa penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Selain itu, pelanggaran terhadap Standar Nasional Indonesia juga dapat dikenakan hukuman yang sama, yakni 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar, sesuai dengan Undang-Undang 8 Pasal 62.
Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa setiap dugaan pelanggaran akan diperiksa secara mendalam. Pemerintah, ujar Budi, tidak akan ragu memberikan hukuman tegas jika ditemukan bukti yang kuat tentang pelanggaran tersebut. Menurutnya, tindak kejahatan yang dilakukan oleh distributor MinyaKita bisa menyebabkan kerugian bagi konsumen, salah satunya adalah kenaikan harga minyak yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
Budi mencontohkan bahwa harga HET untuk MinyaKita seharusnya berada di angka Rp15.700 di tingkat konsumen. Namun kenyataannya, harga minyak goreng ini justru mencapai Rp17.000 per liter di beberapa wilayah. Fenomena ini terjadi di sejumlah daerah, termasuk Banten, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia timur lainnya.
Pemerintah, melalui Budi Santoso, menegaskan bahwa langkah tegas akan diambil terhadap distributor yang terbukti melanggar aturan. Pihaknya mengingatkan bahwa sanksi ini penting demi menjaga kepentingan nasional dan memastikan minyak goreng tetap terjangkau bagi masyarakat. Menurut Budi, hal ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat dan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok.
Penerapan peraturan yang ketat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi distributor nakal. Pemerintah juga mengimbau agar seluruh pelaku usaha di sektor distribusi minyak goreng mengikuti aturan yang telah ditetapkan, guna menjaga agar harga minyak goreng tetap stabil dan tidak memberatkan konsumen. Dalam hal ini, Budi menekankan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran sangat diperlukan untuk menjaga keadilan di pasar, serta memastikan kebutuhan pokok rakyat tidak terhambat oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan bahwa distribusi MinyaKita berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Budi mengungkapkan bahwa penanganan kasus seperti ini tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
