Sumber: antaranews.com
Sekilas Jatim – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, mengemukakan bahwa upaya pengendalian inflasi serta stabilitas harga pangan masih membutuhkan perhatian lebih, terutama pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rizal menyatakan bahwa kebijakan dalam periode ini sudah menunjukkan arah yang benar, namun masih ada banyak aspek yang harus diperkuat dan dijelaskan lebih rinci.
Rizal, yang juga menjabat sebagai Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, mengungkapkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan. Pengawasan ini dianggap krusial agar upaya pengendalian inflasi dan stabilitas pangan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Ia juga sepakat bahwa pengendalian inflasi dan kestabilan harga pangan merupakan fokus utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57 persen, yang sedikit meningkat dari 1,55 persen pada bulan sebelumnya. Meskipun demikian, angka inflasi tersebut masih berada dalam batas target yang telah ditetapkan. Rizal menilai bahwa penurunan harga bahan pokok tertentu, seperti cabai merah, bisa dijadikan indikasi awal keberhasilan kebijakan stabilisasi harga pangan. Namun, ia menekankan bahwa hasil ini tetap perlu dipantau secara berkelanjutan, mengingat fluktuasi harga pangan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pemberian makanan gratis kepada 80 juta anak sekolah dan ibu hamil. Rizal menganggap kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sangat strategis, yaitu untuk mengatasi masalah malnutrisi dan sekaligus mendukung industri susu lokal. Meski kebijakan ini terlihat ambisius, Rizal mengingatkan adanya ketergantungan terhadap impor susu dan tantangan dalam pengadaan sapi perah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kesiapan logistik serta keberlanjutan ekonomi lokal dalam mendukung kebijakan tersebut.
Rizal juga menekankan bahwa ketidakseimbangan antara kebutuhan mendesak dan kapasitas domestik perlu dikelola dengan hati-hati. Jika tidak, hal tersebut bisa memberikan dampak negatif terhadap anggaran negara yang pada akhirnya berisiko membebani perekonomian negara. Menurutnya, pengelolaan yang lebih cermat diperlukan agar kebijakan yang diambil tetap memberikan manfaat jangka panjang dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) turut memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,75 persen pada Januari 2025. Langkah ini diambil untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama dengan mempertimbangkan inflasi yang terkendali. Meski demikian, Rizal mengingatkan bahwa dampak nyata dari penurunan suku bunga terhadap sektor-sektor penting seperti ekspor, konsumsi, dan investasi belum terlihat signifikan. Oleh karena itu, ia berharap kebijakan ini bisa menghasilkan dampak yang lebih besar dalam waktu dekat.
Secara keseluruhan, Rizal menilai bahwa meskipun beberapa kebijakan yang diterapkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menunjukkan potensi positif, pengendalian inflasi, stabilitas pangan, dan pengelolaan logistik masih perlu diperkuat. Ke depannya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada evaluasi dan pengawasan yang ketat agar dapat memberikan dampak yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
